PM Jepang Kishida Pecat Sekretaris yang Mengomel Soal LGBT
foto
TEMPO.CO, Jakarta – Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Sabtu, 4 Februari 2023, memecat seorang sekretarisnya. Masayoshi Arai, seorang birokrat elite, menyatakan ia tidak ingin tinggal di sebelah pasangan lesbian, gay, biseksual atau transgender dan memperingatkan bahwa orang akan meninggalkan Jepang jika pernikahan sesama jenis diizinkan.
Dalam pernyataan yang dilaporkan media lokal, Arai, yang bergabung dalam jajaran staf Kishida sebagai sekretaris pada Oktober lalu, menambahkan ia bahkan tidak ingin melihat pasangan-pasangan sesama jenis.
“Pernyataan-pernyataannya sangat keterlaluan dan benar-benar tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata Kishida dalam pernyataan yang disiarkan televisi publik NHK.
Berbicara kepada wartawan hari ini, pemimpin Jepang itu mengatakan ia telah memecat Arai, yang sebelumnya telah meminta maaf untuk pernyataan-pernyataan “menyesatkan” yang dilontarkannya pada Jumat.
Pernyataan Arai muncul setelah Kishida mengatakan di depan parlemen bahwa pernikahan sesama jenis diperlukan pertimbangan yang cermat karena potensi dampak atas struktur keluarga. Insiden ini memalukan Kishida saat ia bersiap untuk menyambut para pemimpin dari negara-negara G7 pada Mei. Tidak seperti Jepang, yang dikuasai oleh Partai Demokratik Liberal (LDP) konservatif selama hampir tujuh dekade terakhir, anggota-anggota G7 yang lain mengizinkan pernikahan atau penyatuan sipil pasangan sesama jenis.
Menurut jajak pendapat baru-baru ini, dukungan publik Kishida telah berkurang setengah menjadi sekitar 30% sejak tahun lalu, setelah serangkaian pengunduran diri para pejabat senior yang dinodai skandal.
Di antara mereka yang turun adalah Mio Sugita, wakil menteri urusan dalam negeri dan komunikasi, yang berhenti pada Desember tentang pernyataan-pernyataan kontroversial tentang orang-orang LGBT, dan tentang komunitas adat Jepang, Ainu.
Dalam sebuah survei yang diterbitkan oleh NHK pada Juli 2021, dua bulan sebelum Kishida menjadi perdana menteri, 57% dari 1.508 responden mengatakan mereka mendukung pengakuan legal untuk penyatuan sesama jenis.
Karena mereka tidak diizinkan untuk menikah, pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi aset satu sama lain dan ditolak hak menjadi orang tua untuk anak masing-masing. Pada November, sebuah pengadilan Tokyo menguatkan larangan pernikahan sesama jenis, tetapi juga mengatakan kurangnya perlindungan untuk keluarga sesama jenis melanggar hak asasi manusia mereka.
REUTERS
Baca Juga: Beijing Klarifikasi soal Insiden Balon Mata-mata yang Melayang di Amerika Serikat
